Sektor pendidikan di Indonesia masih sangat tergantung pada aspek politik dan masih dilihat sebagai sekadar alat politik. Indikasinya terlihat dari masih belum adanya perbaikan kualitas yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan pengamat pendidikan sekaligus staf pengajar di Universitas Negeri Malang (UM) Dr E Mulyasa, Senin (12/5), usai acara talk show Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Upaya Menjawab Tantangan Globalisasi, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Pengaruh dunia pendidikan pada aspek politik juga tampak dari berubah-ubahnya kebijakan pendidikan bersamaan dengan perubahan pemerintahan. Bahkan menurut pengamatan, upaya membuat undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak lepas dari persoalan politik di mana muncul kekuatan kontra yang besar di Jawa Timur.

“Yang sering terjadi, ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti pejabat, ganti juga kebijakannya. Saya khawatir dalam penerapan konsep kurikulum berbasis kompetensi tahun depan juga akan bernasib sama seperti konsep lain seperti cara belajar siswa aktif ,” keluh Mulyasa.

Pendidikan terbaik di dunia? Bukan Harvard, bukan Amerika, juga bukan Inggris, apalagi Indonesia — melainkan Finlandia, negeri yang paling tidak korup di muka bumi ini. Hebatnya, Finlandia tak cuma jagoan mendidik anak-anak “normal,” tapi juga unggul dalam pendidikan bagi anak-anak yang lemah mental. Pendek kata, Finlandia berhasil membuat seluruh anak didiknya cerdas — tak peduli yang normal atau yang lemah mental.

Finlandia mengalahkan 40 negara lain di dunia berdasar survei PISA yang dilakukan oleh OECD tahun 2003. Tes komprehensif dilakukan melalui pengukuran kemampuan mathematics, reading, science, dan problem solving yang nantinya ditujukan untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan. Tes ini dilakukan per tiga tahun — tes terakhir dilakukan pada tahun 2006 dan hasilnya baru akan keluar akhir 2007. Mau tahu di mana posisi Indonesia?

1. PRATOMO JUNIANTO

2. R.DIMAS ARIEF

3. RIDHO RAMADHAN T.S

4. SUNU WIJAYANTO

Menikmati pendidikan belasan tahun di Indonesia membuat saya miris. Penilaian berorientasi hasil, bukan proses. Pembinaan mengabaikan EQ dan SQ. Isinya hafalan, cara cepat membabat soal, dan “ilmu” yang ketika diingat malah makin membuat lupa — tanpa penekanan soal pemikiran kritis dan pembentukan sikap mental positif. Trilogi dasar aspek pendidikan kognitif-psikomotor-afektif (sengaja?) diabaikan.

Di Indonesia, kualitas guru di Indonesia juga masih (maaf) memprihatinkan. Lulusan sekolah menengah yang jempolan biasanya lari ke tempat yang mentereng: Ilmu Kedokteran, Teknik, Ekonomi, dan sebagainya. Praktis, mereka yang masuk Ilmu Pendidikan adalah “sisa” yang gagal bersaing masuk ke jurusan elit.

Contoh lain adalah UAN yang baru saja lewat beberapa waktu lalu. Sesuai PP 19/2005, UAN adalah indikator kelulusan. Namun banyak yang menilai UAN tak bermanfaat karena hanya mengkondisikan penyelewengan — demi anak didik dan sekolah terangkat citranya. Guru, kepala sekolah, dan bahkan pejabat daerah terlibat jadi tim sukses. Passing grade ditetapkan, tapi sarana, prasarana, dan sumberdaya belum terkondisikan. Begitu hasil jeblok, segala cara agar murid lulus, bukan dengan introspeksi. We want to look good, but didn’t want to be really good.

Sebagian menyayangkan jerih payah tiga tahun hanya ditentukan dalam tiga hari. Banyak murid cerdas diterima SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tapi gagal dalam UAN. Murid cerdas justru terbebani mentalnya. Apalagi, andaikata tak lulus, mereka musti mengulang Paket C yang prestisenya kalah jauh. Dorongan belajar pada akhirnya justru sulit dibangkitkan dan hasil maksimal mustahil diperoleh.

Di sisi lain, kualitas pendidikan memang sedemikian rendahnya. Dengan passing grade yang cukup rendah dibanding negara tetangga, masih banyak juga yang tidak lulus. Ketika ada wacana untuk menaikkan standar, protes di sana-sini. Solusinya? Mungkin kembalikan saja ke sistem Ebtanas lama yang dirasa lebih “fair” dan tidak mengundang banyak masalah — sembari menunggu format UAN yang benar-benar pas buat negeri ini.

Atau, sebelum UAN, misalnya sekolah mengadakan seleksi intern sehingga hanya benar-benar murid yang siap yang bisa mengikuti UAN. Atau, UAN dilakukan dengan beberapa passing grade: yang nilainya sekian bisa mendaftar S1, yang sekian hanya bisa mendaftar diploma, yang kurang bisa mengulang tahun depan. Di Singapura, hanya murid tertentu yang qualified yang bisa lanjut S1, sementara sisanya masuk ke program diploma/poltek (atau TAFE kalau di Australia).

Atau, mencontek di negara maju, murid yang lulus UAN mendapat ijasah UAN, sementara yang tidak hanya memperoleh ijasah sekolah atau tanda tamat belajar. Di Inggris misalnya, setelah pendidikan wajib 16 tahun, murid bisa langsung kerja atau ambil A-Level selama dua tahun untuk persiapan kuliah. Di akhir program ada tes nasional dimana murid yang mendapat nilai A pada mata pelajaran utama bisa langsung masuk universitas favorit seperti Oxford, Cambridge, Imperial College, dan sebagainya.

Yang jelas, jika KBK/KTSP diterapkan, kita semua musti konsisten. Evaluasi harus berdasarkan proses. UAN tak perlu dipaksakan sebagai penentu kelulusan. Tapi sejauh mana kesiapan kita (terutama di daerah) untuk menerapkannya? Itu PR kita bersama.

Dengan adanya penambahannya mapel yang semula ada 3 menjadi 4 yaitu bertambahnya IPA, membuat banyak sekolah memperhatikan para siswanya agar mulai melakukan banyak latihan pelajaran. Karenanya itu juga, sekolah-sekolah mengharapkan adanya peran orang tua siswa dapat belajar dengan giat.

         Sekarang ini banyak sekolahan-sekolahan yang melakukan tryout dimana-mana. Adanya kegiatan ini para orang tua siswa sangat berterimakasih dan berharap agar anaknya dapat menghadapi soal-soal UNAS dengan baik. Saat ini matematika adalah momok yang menakutkan bagi para siswa karena sudah banyak siswa yang tidak lulus karena nilai matematikanya dibawah standar kelulusan. Dengan keadaan ini, banyak sekolah menambah jam pelajaran dan menambah les-les dan try out.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!